Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus tengah mengajukan anggaran Pemilukada Bupati 2013 kepada Pemerintah Kabupaten Kudus. Anggaran yang diajukan mencapai Rp 19 miliar untuk dua putaran.
Anggota KPU Divisi Anggaran Zamroni menjelaskan, anggaran sebesar Rp 19, 4 miliar tersebut sebagian besar akan dipergunakan untuk pembayaran honor panitia penyelenggara, yang termasuk besar adalah untuk KPPS. “Untuk honor KPPS mencapai Rp 5 miliar,” jelasnya (23/9). Selebihnya, anggaran tersebut adalah digunakan untuk pengadaan logistik, biaya pemeriksaan kesehatan calon, dan audit dana kampanye pasangan calon.
Ketua KPU Kudus Gunari menambahkan, pelaksanaan pemilukada Kudus direncanakan akan digelar April 2013, adapun tahapannya sudah dimulai pada pertengahan 2012. “Untuk itu sekarang ini kami terus melakukan komunikasi intensif dengan Bupati, mengingat anggaran tersebut harus sudah dipersiapkan dalam APBD 2012,” tandasnya. (ES/ES)
KPU Kudus Presentasi di Workshop Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar workshop tingkat nasional tentang Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada di Cianjur 19-21 Agustus 2011. Dalam kesempatan tersebut KPU Kabupaten Kudus menjadi salah satu peserta yang diundang.
Anggota KPU Kudus Divisi Sosialisasi Eni Misdayani mengatakan peserta yang diundang dalam acara tersebut hanya 21 orang. Dari Provinsi Jawa Tengah yang diundang hanya Kudus bersama KPU Kota Semarang dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Selain sebagai peserta, dalam kesempatan tersebut KPU Kudus diminta mempresentasikan tentang program sosialisasi yang pernah digelar.
“Saya mempresentasikan tentang safari KPU Kudus ke SMA-SMA,” katanya. Presentasi ini disampaikan dalam rangka KPU mencari format pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Eni juga menambahkan, selama di forum dia menjelaskan bahwa KPU Kudus melakukan banyak kegiatan pendidikan pemilih yang melibatkan masyarakat.
Ketua KPU Kudus Gunari menjelaskan, pada 2010 dalam kegiatan sosialisasi KPU Kudus menggelar safari sosialisasi di 70 sekolah SMA se-Kabupaten Kudus. Materi yang disampaikan terkait tentang pentingnya masyarakat memilih pemimpin melalui pemilu. (ES/ES)
Menjadi Trainer di KPU Demak
KPU Kabupaten Demak menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Kudus. Bentuknya, anggota Divisi Sosialisasi diminta menjadi trainer dalam workshop dengan guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) se-Kabupaten Demak (19/7).
“Kami dimintai tolong karena kebetulan KPU Kabupaten Kudus lebih dahulu menggelar kegiatan sejenis,” kata Eni Misdayani, Divisi Sosialisasi KPU Kudus. dalam kesempatan tersebut, selain Kudus yang menjadi trainer adalah Andreas Pandiangan, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.
Bentuk workshop yang dilakukan adalah model partisipatif yang dikenal dengan istilah BRIDGE (building resources in democracy governance and election). Kegiatan ini tindak lanjut dari pelatihan yang telah digelar KPU Republik Indonesia di Jogjakarta 18-21 Oktober 2010. (ES/ES)
KPU Kudus Rintis Arsip Elektronik
Usai kegiatan sosialisasi pemilu ke pelajar, KPU Kudus sibuk dengan kegiatan internal. Kali ini, lembaga yang beralamat di Purwosari Kudus ini memfokuskan pada kegiatan pengarsipan secara elektronik. Hal ini salah satu bagian dari upaya KPU Kudus mempersiapkan Pemilukada 2013.
”Yang kami arsip secara elektronik adalah berbagai berbentuk surat, regulasi, dan data-data lainnya,” kata Gunari, ketua KPU Kudus.
Eni Misdayani, anggota KPU lainnya menerangkan, kegiatan ini sudah digagas sejak lama. Namun karena ada kesibukan sosialisasi untuk pemilih pemula, program arsip elekronik baru dirintis Agustus ini. ”Ini bagian dari penguatan lembaga. Kita harapkan dengan program ini seluruh arsip bisa tertata dengan baik. Tujuan pokoknya KPU bisa memberikan pelayanan terbaik untuk publik,”jelas anggota KPU yang juga membidangi data tersebut.
Dijelaskan olehnya, dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng pihak yang berkompeten. Kamis (19/8) lalu, programnya telah dipresentasikan kepada KPU. Sehubungan ada pembenahan, saat ini programnya sedang disempurnakan. Menggunakan program ini, menyimpan dan mencari file akan menjadi mudah karena sudah tertata sesuai kebutuhan.
Zamroni, anggota KPU Divisi Logistik menjelaskan, dalam program arsip elektronik, pihaknya mengoptimalkan scanner khusus yang dibeli untuk hitung cepat Pemilu 2009. Menggunakan alat tersebut, satu lembar arsip bisa di-scan dalam hitungan detik. Adanya arsip KPU Kudus yang mencapai ribuan lembar akan sangat terbantu dalam pengerjaannya.
”Kita harapkan, sebelum sibuk dengan Pemilukada Kudus 2013, penguatan lembaga di KPU Kudus sudah bisa selesai. Sehingga penyelenggaraan pemilu bisa semakin baik,” harapnya. (ES/ES)
Guru PKn Diskusi tentang Pemilu
KPU Kudus menggelar workshop dengan tema Menumbuhkan Demokrasi yang Sehat dari Sekolah di Rumah Makan Bambu Wulung Kudus kemarin (23/11/2010). Dalam acara itu KPU Kudus mengundang 50 guru PKn se-Kabupaten Kudus dan wartawan. Sebagai pembuka wawasan hadir anggota KPU Jateng periode 2003-2008 Hasyim Asy’ari. Hasyim banyak mengupas tentang hukum pemilu di Indonesia.
Usai paparan Hasyim, guru-guru itu dibagi menjadi empat kelompok. Semua anggota KPU berperan sebagai fasilitator. Adapun yang menjadi pokok bahasan adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dari sekolah. Agenda berikutnya adalah mencari solusi sekaligus langkah aksi yang bisa dilakukan. Oleh guru dan KPU.
Forum dibuat sebebas mungkin. Namun tetap fokus. Peserta diberi kebebasan untuk berekspresi. ”Menurut saya, tema workshop ini tidak pas. Seolah-olah di sekolah-sekolah belum tumbuh demokrasi,” protes Mulyoto, salah seorang guru. Hal yang sama juga diamini Teguh, guru SMA Negeri 1 Kudus.
Selain persoalan tersebut, banyak hal yang disampaikan guru dalam forum tersebut, khususnya dalam persoalan-persoalan di masyarakat. Misalnya tentang maraknya politik uang. Termasuk juga minimnya keteladanan dari pejabat.
Ketua KPU Kudus Gunari menjelaskan, tema workshop yang diusung KPU itu sesungguhnya justru mencerminkan bahwa sekolah masih menjadi harapan dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi yang ideal, bukan pragmatis. ”Justru demokrasi yang baik dari sekolah itu kita harapkan bisa menumbuhkan demokrasi yang sehat untuk masyarakat luas,” terangnya.
Untuk itulah selama ini KPU Kudus menaruh perhatian lebih pada sekolah. Sejumlah kerja sama dilakukan. Misalnya safari ke SLTA se-Kabupaten Kudus untuk acara sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula. Sedikitnya 3.000 siswa dilibatkan. Mereka diharapkan bisa menjadi agen pemilu untuk masyarakat di lingkungannya. Jika satu siswa bisa menggandeng orang-orang di lingkungan sekitarnya, maka gagasan untuk memilih pemimpin tanpa uang akan menjadi besar. Ini adalah gagasan besar KPU Kudus. (ES/ES)
